Perlindungan sumber daya laut dari tindak pidana merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan guna menjaga keberlangsungan ekosistem laut. Peran masyarakat dan pemerintah dalam upaya ini tidak bisa dianggap remeh, karena merekalah yang memiliki peran kunci dalam menjaga kelestarian sumber daya laut.

Menurut Pakar Lingkungan Hidup, Dr. Andi Rusandi, “Perlindungan sumber daya laut dari tindak pidana merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah. Tanpa kerjasama yang baik antara keduanya, sulit untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam menjaga keberlangsungan sumber daya laut.”

Masyarakat sebagai bagian dari pengguna langsung sumber daya laut harus turut bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian laut. Misalnya dengan tidak melakukan penangkapan ikan secara berlebihan atau menggunakan alat tangkap yang merusak ekosistem laut. Hal ini sejalan dengan pendapat Ahli Kelautan, Prof. Dr. Ir. Bambang Suprayitno, yang menyatakan bahwa “Konservasi sumber daya laut merupakan kunci utama dalam menjaga keberlangsungan hidup manusia di masa depan.”

Sementara itu, pemerintah juga memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan terhadap sumber daya laut dari tindak pidana. Dengan membuat kebijakan yang ketat dan mengawasi pelaksanaannya, pemerintah dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap sumber daya laut.

Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, “Perlindungan sumber daya laut dari tindak pidana merupakan salah satu prioritas utama dalam upaya pelestarian lingkungan laut. Kerjasama antara masyarakat dan pemerintah sangat diperlukan guna mencapai tujuan tersebut.”

Dengan demikian, perlindungan sumber daya laut dari tindak pidana membutuhkan peran aktif dari masyarakat dan pemerintah. Dengan kerjasama yang baik, kita dapat menjaga keberlangsungan sumber daya laut untuk generasi mendatang. Semua pihak harus bersatu untuk menjaga kelestarian laut, karena laut yang sehat adalah kunci kehidupan yang berkualitas bagi kita semua.