Peran pemerintah dalam menangani pelanggaran batas laut di Indonesia sangat penting untuk menjaga kedaulatan negara dan keberlanjutan sumber daya laut yang ada. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi perairan Indonesia dari berbagai pelanggaran yang dapat merugikan negara dan masyarakat.

Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Brahmantya Satyamurti Poerwadi, pemerintah telah aktif melakukan patroli laut guna mengawasi aktivitas di perairan Indonesia. “Pemerintah terus melakukan patroli laut untuk mengawasi dan menindak pelanggaran batas laut yang terjadi di wilayah Indonesia,” ujarnya.

Namun, peran pemerintah dalam menangani pelanggaran batas laut tidak hanya sebatas melakukan patroli. Pemerintah juga perlu melakukan diplomasi laut dengan negara tetangga untuk memastikan keamanan dan kedaulatan perairan Indonesia. Hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, yang menegaskan pentingnya kerjasama antar negara dalam menangani masalah perbatasan.

Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan kapasitas penegakan hukum di laut melalui pelatihan dan pendidikan bagi aparat penegak hukum laut. Hal ini sejalan dengan pendapat Kepala Badan Keamanan Laut, Laksamana Muda TNI Taufiqurrahman Rukman, yang menekankan pentingnya peningkatan kemampuan aparat dalam menangani pelanggaran batas laut.

Dengan demikian, peran pemerintah dalam menangani pelanggaran batas laut di Indonesia sangatlah vital. Melalui upaya-upaya tersebut, diharapkan perairan Indonesia dapat terus terjaga keamanannya dan sumber daya laut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.