Sejak beberapa tahun terakhir, Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Laut oleh Pemerintah Indonesia semakin intensif dilakukan. Tindak pidana di laut menjadi masalah serius yang mempengaruhi keamanan maritim dan ekonomi negara. Sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia harus mampu menangani tantangan ini dengan serius.

Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, “Pemberantasan tindak pidana laut menjadi prioritas utama pemerintah dalam menjaga keamanan perairan Indonesia.” Beliau menekankan pentingnya kerja sama antara berbagai lembaga terkait, seperti TNI AL, Polisi Perairan, dan Badan Keamanan Laut, untuk memaksimalkan efektivitas upaya pemberantasan.

Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana laut. Kepala Badan Keamanan Laut, Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, mengatakan bahwa “Tindakan tegas harus diambil terhadap kapal-kapal yang melakukan illegal fishing di perairan Indonesia.” Hal ini sejalan dengan program moratorium kapal asing yang dicanangkan oleh pemerintah untuk melindungi sumber daya kelautan Indonesia.

Selain penegakan hukum, pemerintah juga aktif dalam melakukan patroli dan pengawasan di perairan Indonesia. Dengan bantuan teknologi canggih, seperti satelit dan radar, pemerintah mampu mendeteksi dan mengidentifikasi aktivitas mencurigakan di laut. Hal ini menjadi kunci dalam memastikan keamanan perairan Indonesia dari ancaman tindak pidana laut.

Meskipun masih banyak tantangan yang dihadapi, Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Laut oleh Pemerintah Indonesia terus berlanjut dengan semangat dan komitmen yang tinggi. Dengan kerja sama yang baik antara berbagai lembaga terkait dan dukungan masyarakat, diharapkan Indonesia mampu menjadi negara maritim yang aman dan sejahtera.

Sumber :

1. https://www.kompas.com/

2. https://www.antaranews.com/