Peraturan Laut Sofifi, atau yang lebih dikenal dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, merupakan sebuah regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur dan menjaga tata kelola wilayah maritim di Indonesia, khususnya di Sofifi.

Menurut Bupati Kepulauan Sula, H. Hendrata Thes, Peraturan Laut Sofifi sangat penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam di wilayah tersebut. Beliau mengatakan, “Dengan adanya Peraturan Laut Sofifi, diharapkan dapat tercipta tata kelola yang baik dan berkelanjutan bagi wilayah maritim kita.”

Salah satu poin penting dalam Peraturan Laut Sofifi adalah mengenai pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan visi Pemerintah Indonesia dalam menjaga kelestarian lingkungan dan ekosistem laut. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan aktivitas pemanfaatan sumber daya alam di wilayah Sofifi dapat dilakukan secara bertanggung jawab.

Selain itu, Peraturan Laut Sofifi juga mengatur mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah maritim. Hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di laut serta melindungi kepentingan masyarakat pesisir. Dengan adanya aturan yang jelas, diharapkan dapat mengurangi tindak illegal fishing dan kegiatan merusak lingkungan di wilayah Sofifi.

Menurut Direktur Eksekutif Walhi Maluku, Zainal Arifin, implementasi Peraturan Laut Sofifi perlu diawasi secara ketat agar tujuan dari regulasi ini dapat tercapai. Beliau menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap kebijakan ini. “Masyarakat harus terlibat aktif dalam proses pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan dalam implementasi Peraturan Laut Sofifi,” ujar Zainal.

Dengan mengenal Peraturan Laut Sofifi, masyarakat di Sofifi diharapkan dapat menjaga dan memanfaatkan wilayah maritim dengan bijaksana. Kepatuhan terhadap aturan dan tata kelola yang baik akan membawa dampak positif bagi keberlanjutan sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat pesisir di wilayah tersebut.