Peran Penegakan Hukum Laut Sofifi dalam Mencegah Illegal Fishing

Illegal fishing adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan tanpa izin atau melanggar hukum yang berlaku. Praktik illegal fishing menjadi ancaman serius bagi kelangsungan sumber daya laut dan ekonomi negara. Oleh karena itu, peran penegakan hukum laut sangat penting dalam mencegah illegal fishing.

Sofifi, sebagai kota pesisir di Maluku Utara, memiliki peran yang sangat strategis dalam penegakan hukum laut. Dengan letaknya yang berbatasan langsung dengan Laut Halmahera, Sofifi menjadi titik penting dalam pengawasan perairan laut. Menurut Kepala Badan Keamanan Perairan (BKP) Sofifi, Bambang Supriyanto, “Peran penegakan hukum laut di Sofifi sangat vital dalam menjaga kelestarian sumber daya laut dan memastikan keberlangsungan hidup nelayan lokal.”

Pemerintah daerah Sofifi telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penegakan hukum laut guna mencegah illegal fishing. Salah satunya adalah dengan meningkatkan patroli laut dan bekerja sama dengan instansi terkait seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan serta TNI AL. Menurut Wakil Walikota Sofifi, Ahmad Tanribali, “Kami terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum laut demi menjaga keberlanjutan ekosistem laut di sekitar Sofifi.”

Menurut Direktur Eksekutif The Indonesian Oceans Institute, Riza Damanik, penegakan hukum laut yang efektif dapat memberikan dampak positif tidak hanya bagi keseimbangan ekosistem laut namun juga bagi perekonomian masyarakat pesisir. “Dengan mencegah illegal fishing, sumber daya laut akan terjaga dan nelayan lokal dapat tetap menggantungkan hidup dari hasil tangkapan yang berkelanjutan.”

Dengan peran penegakan hukum laut yang semakin diperkuat, diharapkan praktik illegal fishing dapat ditekan dan sumber daya laut dapat terjaga dengan baik. Sofifi menjadi contoh yang baik dalam upaya pencegahan illegal fishing, dan diharapkan kota-kota pesisir lainnya dapat mengikuti jejaknya dalam menjaga keberlangsungan sumber daya laut.